Membangun Budaya Hukum Masyarakat Desa Untuk Sadar Hukum

Uncategorized

MALANG, MHI- Dalam program Membangun Budaya Hukum masyarakat Desa Untuk sadar hukum ,yang telah dilaksanakan di desa Sumberdem Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang oleh bagian hukum Pemda Kabupaten Malang bersama menkumham kanwil Jawa timur juga Pemerintahan Kantor Desa Sumberdem serta LBH L3M .

Ketum LBH L3M Agus memberikan arahan pada peserta,di hadapan dari kiri Kapolsek,camat ,Kabag hukum Pemda, kanwil Jatim,kades sumberdem

Adapun yang hadir dalam kegiatan ini muspika dari kecamatan Wonosari hadir Camat Wonosari ,Kapolsek Wonosari ,Danramil Wonosari ,kepala desa sumberdem bersama tamu undangan dari LBH L3 M beserta tim yang hadir juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa sumberdem,serta tim dari kanwil Jatim dan tiem dari Bagian Hukum Pemda kab.malang.

Dalam kegiatan ini dimulai pada pukul 09.30 pada tanggal 21 /6 /2022 peserta yang hadir kurang lebih ada 50 orang. Menurut Ungkapan kepala penyuluh bidang hukum di kanwil Jatim Ayu , mengatakan untuk tahun ini Kemenkumham memprogram 10 kabupaten /kota ,10 desa pembinaannya 10 desa itu termasuk Pasuruan ,Mojokerto ,Jombang ,Madiun ,Batu,kab.malang untuk yang lain saya tidak hafal pokoknya ada 10 .kenapa 10 enggak 38 Kabupaten/kota karena anggaran adanya cuman itu .kami dari pusat dikasih anggaran 10 kali pembinaan kabupaten /kota makanya kami perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung program ini ,jadi mereka yang bergabung agar pemerintah daerah support.

Kanwil Jatim Ayu bersama Bagian hukum Pemda kab,malang Arum

Sebenarnya itu memang potensi untuk dijadikan Desa sadar hukum tujuannya dalam hal ini pembinaan penyuluh hukum itu satu desa itu harusnya satu.jadi kabupaten Malang setahu saya sumberdem aja yang diajukan kalau saya lihat dari datanya insyaallah bisa masuk kriteria nilainya tinggi karena semua data yang diminta di visioner ini sudah dipenuhi dan dari data kami di SDP sistem database pemasaran itu enggak ada warga masyarakat sumberdem yang masuk di lapas kelas 1 Malang jadi berarti kan warga masyarakatnya sampai saat ini belum pernah ada yang melanggar hukum .

Sekarang untuk PNS ada dua jabatan struktural sama jabatan fungsional kami jabatan fungsional yang fungsional itu memfungsikan dirinya sendiri biasanya fungsional itu memang pekerjaannya sosial kepada masyarakat . yang penting tahu bahwa peraturan jangan dilanggar dan kembali lagi kepada keyakinan masing-masing jika di agama itu dilarang berarti hukum juga dilarang.Kalau ada masyarakat yang butuh penyuluhan hukum kami siap untuk datang hadir gratis bagi masyarakat tidak mampu.Disisi lain dalam sambutan Ketua Umum LBH L3M Agus Salim Gozali kami telah siap bekerja sama dengan Bagian Hukum Pemda kab,malang juga kepada Kanwil HukumHam Jatim untuk memberikan penyuluhan Hukum pada masyarakat kususnya di desa Sumberdem agar masyarakat mengerti juga sadar tentang hukum.

Para peserta

LBH kami sudah terverivikasi oleh kementrian hukum dan ham termasuk di kanwil jatim.selama ini sudah menjalankan program bantuan hukum pada masyarakat yg tidak mampu,dalam satu tahun kemaren kurang lebih ada. 200 kasus yg kita gratiskan,maka dari itu apabila pemerintahan desa Sumberdem memerlukan bantuan hukum untuk pembinaan pada masyarakatnya maka LBH kami siap untuk membantunya.sementara sambutan dari kepala Bagian hukum kab.malang Prastyani Arum.

Dengan diadakan penyuluhan dan pembinaan tentang desa sadar hukum tahun 2022 pada masyarakat serta pada pemerintahan desa Sumberdem nantinya bisa di manfaatkan dengan baik dan menjadi masyarakat yang sadar hukum,(SH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *