PATUT DIAPRESIASI, KEPALA BPN KABUPATEN BLITAR SUKSESKAN PROGRAM PTSL LEBIH DARI 50 PERSEN

Uncategorized

Blitar, MHI – Penyerahan Sertifikat Tanah Milik Aset Pemerintah Kabupaten Blitar dan Sertipikat milik pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar di terima secara simbolis oleh Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dengan didampingi pelaku UMKM di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Selasa (23/11/2021).

Selain pelaku UMKM yang akan menerima Sertifikat tanah, hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Kabupaten Blitar, Izul Mahrom dan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Blitar.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah mengucapkan terimakasih kepada BPN, karena sertifikat sudah di terbitkan dan di terima.

Sertifikat adalah alat bukti yuridis yang sangat kuat dalam rangka pengamanan aset tanah bagi Pemerintah Daerah dan para pelaku UMKM,” kata Bupati.

Selanjutnya, Bupati Blitar juga berharap kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat bekerjasama dengan BPN dalam rangka penyelesaian sertipikat.

Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD dan Pokmas untuk dapat bekerjasama dan bersinergi dengan BPN. Tidak mungkin BPN dapat bekerja sendiri tanpa kerjasama dengan pihak terkait, sehingga sertipikat dapat bisa lebih cepat keluar,” tegas Bupati.

Sementara itu, ditempat yang sama Kepala BPN Kabupaten Blitar, Dadang M.Fuad, SH mengatakan, bahwa untuk PTSL sudah mencapai 50 persen yang dapat diselesaikan sejak tahun 2017 lalu.

Hal ini merupakan wujud dari merupakan kerja keras kita semua, seharusnya pekerjaan ini selesai puluhan tahun, namun saat ini sudah dapat selesai separuhnya dari keseluruhan tanah yang ada di Kabupaten Blitar. Semua ini berkat kerjasama kami dengan Lurah dan Kepala Desa, juga Pokmas yang ikut serta membantu. Dan kita pasti tidak bisa seperti ini, tanpa kerjasama yang baik dari mereka” jelas Dadang.

Kepala BPN Kabupaten Blitar juga menyampaikan pesan kepada Bupati dan Sekda, agar selalu mengingatkan kepada aparat yang ada di lapangan untuk menyamakan persepsi, agar tidak melakukan pungutan-pungutan di luar dari aturan, yaitu Keputusan Menteri, sebesar 150 ribu.

Sehingga jangan sampai upaya dan jerih payah kita selama ini hancur, dengan adanya pungutan diluar ketentuan yang berlaku. Dan yang jelas pasti ada sanksinya kalau sampai itu terjadi dan diketemukan,” papar Dadang.

Perlu di ketahui, Sertifikat aset Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang diserahkan Kepala BPN kepada Bupati Blitar sebanyak 100 Sertifikat terdiri dari tanah sawah, bekas tanah bengkok sebanyak 46 bidang, Tanah sekolah sebanyak 8 Bidang, Tanah Puskesmas sebanyak 1 Bidang, Tanah makam sebanyak 14 Bidang,

Tanah rumah Dinas sebanyak 3 Bidang, Tanah lapangan sebanyak 5 Bidang, Tanah Kantor sebanyak 9 Bidang, Tanah terminal sebanyak 1 Bidang dan Tanah pasar sebanyak 3 Bidang. Sedangkan Sertifikat yang diserahkan kepada Pelaku UMKM ada sebanyak 335 sertifikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *