Irjen Pol Dr Agung Makbul Hadiri Rakerda Satgas Saber Pungli di Pontianak

Uncategorized

PONTIANAKMHI– Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di era pandemi Covid-19, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2021 di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (12/11/2021).

Dalam Rakerda tersebut dihadiri Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto didampingi Sekjen Satgas Saber Pungli Irjen Pol Dr Agung Makbul Drs SH MH, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH MHUM, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Dr Sigid Tri Hardjianto SH Msi, Pangdam Kalimantan Barat Mayjen TNI Sulaiman Agusto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr Masyhudi SH MH.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto dalam Rakerda tersebut menekankan perlunya dilaksanakan sosialisasi Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Ditambahkannya, perlu ditekankan implementasi Kota Bebas Pungli sebagai upaya nyata mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia Bersih dari Pungli. Selain itu, juga perlunya memahami tugas pokok masing-masing bidang agar kita semua dapat menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

Sementara itu, Sekjen Satgas Saber Pungli Irjen Pol Dr Agung Makbul Drs SH MH menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 87 Tahun 2016, wewenang Satgas Saber Pungli yakni membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, dan mengoordinasikan, merencanakan serta melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.

Selain itu, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *