TOLAK POKKIR DPRD KABUPATEN BLITAR, APD PASTIKAN MENOLAK KEGIATAN DISELURUH WILAYAH KABUPATEN BLITAR

Uncategorized

Blitar, MHI- Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar menanggapi Pokok Pikiran (Pokkir) DPRD Kabupaten Blitar yang kegiatannya akan direalisasikan diseluruh Wilayah Kabupeten Blitar . Penolakan akan dilakukan karena  permintaan kenaikan  Anggaran Dana Desa (ADD) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang semula meminta kenaikan ADD menjadi 15 persen akan tetapi oleh Pemkab Blitar hanya dinaikkan 2 persen sehingga menjadi 12 persen dari 10 persen saat ini.

Humas APD Kabupaten Blitar yang akrab disapa dengan nama Bagas menyatakan bahwa  pernyataan fraksi DPRD yang menyatakan bahwa Pokir sudah melalui berbagai proses dan aspirasi dari masyarakat tapi bukan beberapa proses.

“Pokkir dilakukan melalui Reses DPRD yang meminta kepada Tim suskesnya yang ada di desa atau kecamatan untuk mengumpulkan pandukungnya untuk dbierikan sosialisasi dan menampung aspirasi setelah itu DPRD menyuruh tim sukses meminta tim sukses untuk membuat Pokmas dan membuat sebuah proposal anggaran untuk proyek yang diinginkan. “ Ungkap Bagas

Menurut para Kepala Desa pokkir ini seperti punya kesaktian tersendiri. Penolakan pokkir ini sangatlah mendasar mengingat kenaikan ADD yang telah di setujui ini hanya ada kenaikan 2 persen, padahal untuk kebutuhan di desa ini sangatlah besar.

“Para DPRD ini sangat luar biasa bisa mengawal pelaksanaan Pokkir ini aman terkendali dan kondusif dari mulai pelaksanaan sampai SPJ, beda lagi dengan Musrenbang inilah yang sebenarnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat.  Musrenbang biasanya dilakukan di tingkat Dusun yang diadakan oleh BPD dan Kamituwo yang dihadiri oleh seluruh RT, Seluruh RW, Tokoh agama , Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda. MusrenbangDus ini selalu memicu perang antar RT semua meminta mendapatkan prioritas akhirnya diranking baru ditingkatkan di Musdes dan terjadi perang l;agi antara Kamituwo.Setelah itu baru diranking lagi ditingkat kecamatan laluperang lagi anatara Kepala Desa dan BPD lalu masih di ranking lagi di tingkat Kabupaten yang ujungnya tidak terlaksana” Lanjut Bagas

Pokkir dianggap bentuk  ploting anggaran yang dikelola oleh DPRD. Kenaikan yang diminta oleh Kepala Desa pun tidak ditanggapi dengan baik bahkan dianggap keputusan secara sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

“Kami mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada Wabup  karena menjanjikan kenaikan ADD sebesar 1% ini kami sangat berterimakasih kami bisa kondusif karena keputusan belaiu sangat luar biasa dan menginginkan Kabupaten Blitar ini damai tanpa permasalahan diluar itu setelah berita itu beredar muncul statement yangsifaktnya pihak DPRD  itu lebih berkuasa menentukan kebijakan. DPRD memang tidak mengangkap kami sebagai mitra kerja, kami menyayangkan kearoganan ini. Sangat disayangkan jika DPRD tidak bersinergi dengan Kepala Desa di Kabupaten Blitar. Kedepan jika DPRD tidak menyetujui kenaikan ADD ini maka seluruh Kepala Desa Di Kabupaten Blitar akan menolak Pokkir di desa.” Tutup Bagas dengan nada tegas .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *