Diduga Oknum Ketua PAMSIMAS desa Rowosari Melakukan Pungutan Biaya Meteran,Warga akan mengadu ke Bupati Semarang

Uncategorized

Kabupaten Semarang, MHI- Warga Dusun Rejosari Lor dan Kidul mengecam Panitia PAMSIMAS yang ada di Kecamatan Tuntang,Kabupaten Semarang.Anggaran PAMSIMAS yang di kucurkan Pemerintah senilai kurang lebih 250jt hanya berupa tandon air dan penyambungan air bersih dari desa lain.

Tandon Air Pamsimas desa Rowosari,Kecamatan tuntang,Kabupaten Semarang

Pungutan biaya meteran oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa setempat menuai protes dan kecaman masyarakat desa Rowosari,khususnya dusun Rejosari,perihal Pralon lama yang sudah dipasang di potong dan di tutup oleh Oknum Perangkat desa setempat,kebutuhan air bersih masyarakat terhambat.

Pemotongan pipa lama di ganti pipa baru yang di alirkan ke Tandon Air Pamsimas desa Rowosari oleh Pemdes Setempat bersama Panitia Pamsimas

Tidak adanya pasokan air ke warga harus mencari air yang jaraknya 1 km dari rumah,warga yang tidak enggan disebutkan namanya menuturkan,sejak di bangun tandon Pamsimas masyarakat awalnya menyambut gembira adanya sumber mata air di desa Rowosari berjalannya waktu Pemdes setempat tidak mengebor sumur atau mendapatkan mata air di wilayah desa setempat tetapi memotong Pralon lama di ganti Pralon baru dari mata desa Gedangan.

Meteran baru yang di pasang di dusun Rejosari Lor dan KidulPemotongan pipa lama di ganti pipa baru yang di alirkan ke Tandon Air Pamsimas desa Rowosari oleh Pemdes Setempat bersama Panitia Pamsimas

Aliran air yang harusnya mengalir ke warga ditutup dan Pralon baru di teruskan bak tandon Pamsimas,dari tandon air di alirkan lagi ke warga dengan memasang meteran air,warga pun diminta biaya meteran sebesar 550.000 dengan rincian biaya meteran.Pralon dan tenaga pemasangan,bendahara desa dan ketua panitia Pamsimas mengunjungi rumah warga untuk meminta sejumlah uang biaya pemasangan.

Beberapa warga yang sudah membayar biaya meteran dan warga yang kurang mampu akhirnya melalui perwakilan dan tokoh desa mengajukan aduan ke Bupati Semarang serta membuat laporan resmi ke Alat Penegak Hukum agar perangkat desa yang melakukan paksaan pungutan liar bisa di tindak bahkan di nonaktifkan oleh Bupati.

Bukti kwitansi pembayaran meteran yang di tanda tangani bendahara desa

Pernyataan sikap warga Rejosari Lor dan Kidul di tuangkan dalam surat pernyataan di atas materai atas penolakan biaya meteran air dan menyerahkan semua kepada Dinas terkait dan Kejaksaan untuk bisa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.(MHI Provinsi Jawa Tengah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *