DIDUGA GELAPKAN UANG PBB SEKDES TEGALREJO DITUNTUT MUNDUR

Uncategorized

Blitar, MHI – Aksi unjuk rasa digelar di halaman kantor desa Tegalrejo oleh masyarakat desa Tegalrejo Kabupaten Blitar dengan didampingi oleh ormas Laskar Merah Putih (LMP) menuntut Sekretaris Desa bernama Agus Alfian untuk mundur dari jabatannya karena diduga menggelapkan uang pajak bumi dan bangunan.


Menurut keterangan yang disampaikan oleh Hardoyo selaku ketua harian LMP Macab Blitar bahwa PBB warga desa Tegalrejo yang seharusnya dibayarkan kepada dinas terkait sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah disetorkan oleh Agus Alfian yang diduga menyalahgunakan uang sebagai wujud kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.


‘’Kami koreksi dengan data valid termasuk data dispenda bahwa desa Tegalrejo ini dalam pencapaian pelunasan pajak per tahun mulai tahun 2011 masih banyak indikasi penyalahgunaan tidak lunas pajak sampai ke dinas tersebut,’’ pungkas Hardoyo.


Aksi yang berlangsung Senin (04/10/2021) pagi merupakan tindak lanjut yang disuarakan oleh masyarakat desa Tegalrejo dan ormas Laskar Merah Putih setelah sekitar satu minggu sebelumnya menggelar audiensi dengan pemerintah desa setempat dengan salah satu tuntutan yaitu Agus Alfian untuk mengundurkan diri sebagai perangkat desa yang saat ini menjabat sebagai sekretaris desa Tegalrejo, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.


Menyampaikan dalam wawancaranya Sutikno selaku Camat Selopuro menjabarkan bahwa apabila sampai tenggang waktu pukul 14.00 WIB Agus Alfian tidak bersedia mengundurkan diri dari jabatannya maka Kepala Desa Tegalrejo Zaenal Fanani akan menindaklanjuti permasalahan ke ranah hukum.


‘’Kalau kita bicara soal urusan keuangan kewajiban mereka harus tetap mengembalikan kepada negara, Kalau berkaitan dengan proses hukumnya ini kaitannya dengan perlakuan tindakan mereka, kalau keuangan masyarakat yang kebetulan digunakan oleh yang bersangkutan ini kewajiban mereka tetap harus membayar sampai kapanpun tidak ada toleransi meskipun sudah diproses hukum tetap harus dipertanggungjawabkan,’’ tegas Sutikno.


Ditemui terpisah Suryo selaku kuasa hukum Agus Alfian setelah melakukan mediasi menjelaskan terbitnya dua kali surat peringatan ditujukan kepada Agus Alfian sebagai sekretaris desa yang dilayangkan oleh Zaenal Fanani Kepala Desa Tegalrejo intinya ada keterlambatan rekapitulasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2019 sampai 2020 dan akan menerbitkan surat peringatan ketiga hingga surat pemberhentian apabila tidak segera diselesaikan.


‘’Pak sekdes siap menyelesaikan hanya yang dikeluhkan jangka waktu terlalu mepet belum lagi terpotong hari non produktif seperti sabtu minggu dan hari libur, SP pertama pada 6 September dan SP dua 23 September dari itu agak janggal juga terbitnya SP, dengan ini pak sekdes menyelesaikan Cuma jangka waktunya terlalu pendek dan minta agak diberi kelonggaran,’’ pungkas Suryo.


Imbuh Suryo bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Agus Alfian melalui sambungan telfon bahwa sekdes belum bisa memenuhi permintaan warga untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan siap bertanggung jawab sanggup untuk menyelesaikan disertai harapan permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah jangan sampai ada pihak – pihak yang dirugikan. (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *