DEBT COLECTOR NEKAD RAMPAS KENDARAAN DI MASA PANDEMI DI WILAYAH JOMBANG

Uncategorized

Jombang, MHI,- Pandemi covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian membuat banyak orang terpaksa nunggak cicilan kredit, seperti halnya kendaraan bermotor. dan ketika cicilan menunggak, debt collectorpun akan bergerak memburu kendaraan tersebut.

Banyak peristiwa pengambilan paksa kendaraan yang nunggak berujung pidana kepada para debt collector. Namun masih ada debt kolektor yang nekad merampas kendaraan, kejadian tersebut terjadi di wilayah Jombang, Jawa Timur.

Pada Selasa (07/09/2021) sebuah mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi W 1196 L yang dikemudikan oleh Noven diberhentikan oleh 4 orang debt kolektor di lokasi trafict light dekat alun-alun Jombang.

Noven Pengemudi Mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi W 1196 L

Waktu itu tiba-tiba saya dipepet oleh 4 orang yang tidak saya kenal, dan saya berhenti kemudian minggir di pom bensin“, ujar Noven.

Setelah sempat adu mulut dengan mereka, saya versi keras tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut, karena ini kendaraan milik perusahaan, bukan milik saya”, lanjutnya.

Saat dikonfirmasi, ternyata kendaraan tersebut merupakan milik Arifin warga Sedayu Gresik. Arifin menyayangkan tindakan debt kolektor tersebut, pasalnya tindakannya bisa dijerat pidana karena sudah ada aturannya.

Arifin Pemilik Mobil Honda Mobilio warna putih dengan nomor polisi W 1196 L

“Tindakan debt kolektor tersebut tidak benar, karena kami hanya nunggak cicilan kredit kendaraan di finance, yakni WOM“.

Karena pandemi ini banyak yang terdampak dalam segi ekonomi,hal tersebutlah penyebab utamanya, pasti kami selesaikan dengan finance tapi bukan dengan perampasan seperti yang dilakukan para debt kolektor ini”, ujarnya.

Sesuai dengan putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yakni di halaman 83 paragraf 3.14.3, menyatakan, mekanisme eksekusi jaminan fidusia, termasuk yang dilakukan debt collector dalam menagih kredit macet . Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. (TEAM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *