AKSI UNRAS DAMAI OLEH LSM KRPK DI WILAYAH KOTA BLITAR

Uncategorized

Blitar, MHI- Aksi unjuk rasa oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantas Korupsi) terkait dugaan kasus korupsi di KONI dan Cabor di bawah naungan KONI Kota Blitar, dan masalah pembangunan Hotel Santika tidak sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) diikuti 50 orang anggota dan sipatisan KRPK adapun sebagai korlap Sdr. Iga Taufik 28 tahun (Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama) Kota Blitar tepatnya di jalan Mendut no. 56 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan Kota Blitar.

Tujuan dari aksi yang dilakukan kelompok LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) karena di Pemerintahan Kota Blitar Masih adanya Oknum Pejabat Ketua KONI dan Ketua PSSI Kota Blitar adanya dugaan Korupsi Mark UP harga barang yang sudah dibeli, adanya SPJ Fiktip, dimana pada setiap event pada saat pemberian gaji atau kebijakan kepada para Atlit, hak – haknya yang seharusnya diterima tidak diberikan secara penuh.


Penyampaian orasi dari Iga Taufik 28 tahun (Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama, Kota Blitar dan Mohammad Triyanto (Ketua LSM KRPK/Rakyat tuntut Amanah Keadilan/Ratu Adil) yang intinya Usut dan tuntaskan dugaan kasus korupsi di KONI dan Cabor di bawah naungan KONI Kota Blitar, Tuntaskan kasus-kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Blitar, Kaji ulang perizinan bangunan Hotel Santika di jalan Ir Soekarno Kota Blitar, Wujudkan tata Pemerintahan yang bersih demokratis dan bersifat kerakyatan. Beberapa poin dari orasi tersebut Bahwa Ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan khususnya dilakukan oleh ketua KONI Kota Blitar dan Ketua PSSI Kota Blitar dimana pada setiap event untuk pemberian gaji atau kebijakan kepada atlet hak-haknya tidak diberikan secara penuh dan itu akan membahayakan kelangsungan pemerintahan Kota Blitar.

Bahwa di Pemerintahhan Kota Blitar samapai dengan saat ini masih adanya permasalahan terkait pembangunan Hotel Santika yang tidak sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dimana sampai dengan saat ini pihak – pihak terkait belum melakukan revisi, apabila tidak ada tanggapan dan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Blitar maka warga masyarakat Lingk Sendang sebayak 124 KK akan melakukan aksi lanjutan dan akan menuntut ganti rugi materiil Rp 1 miliar dan immateriil Rp 1 Meliar dengan total Rp 2 Miliar sebagai jaminan jika pembangunan Hotel Santika tetap lanjut.

Penyampaian dari ketua KRPK Moh. Trianto yaitu ” Apa yang saya sampaikan seperti audiensi kami pertama karena janji dewan untuk turun ke lapangan tidak dilaksanakan, kita kesini bulan Mei 2021 menanyakan IMB hotel Santika yang seharusnya RT 3 tapi RT 1, tidak jelas, seharusnya dewan turun kebawah, justru tanggal 24 Juni muncul IMB lagi dan salah lagi? ” ungkapnya

” Kemarin kami ke Pemkot mengakui PTSP mengaku salah, ijin prinsip Walikota salah, PUPR mengakui antara pasal dan batang tubuh tidak ada kesesuaian, ada 51 temuan tapi baru 1 atau 2 yang kami minta kejelasan dan minggu ini kami ajukan ke PTUN” lanjut Trianto

Produk yang dibuat tahun 2012 bisa merubah tempat yang tidak bisa dibangun jadi bisa dan nanti akan ada uji publik yang akan dilakukan kawan mahasiswa.

Penyampaian ketua komisi 3 Totok Sugiarto dalam aksi tersebut yaitu ” Yang kami pahami lMB Januari dan 24 Juni, memenuhi apa yang diminta KRPK nanti terkait dokumen saya minta untuk kami pelajari”

RDTL mulai 2012 faktual melalui DPRD, terutama di RTRW, reviu berjalan terakhir sampai penyusunan RTRW tidak selesai dan terkait uji Amdal sudah kami anggarkan untuk mengadakan kajian, tapi masih kami rapatkan karena turunan RDTL masih perlu proses, akan kami sesuaikan kebutuhan sesuai aspirasi masyarakat.

” Permintaan Komisi Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) terdiri dati Fasilitasi untuk audiensi dengan dinas terkait untuk membahas dokumen-dokumen perijinan, Keterbukaan proses legislasi, Komitmen pelestarian lingkungan kota Blitar, Penyampaian Perwakilan Masyarakat Sendang , Dan kalau pihak hotel dan pemerintah mau bermusyawarah dengan masyarakat Sendang, maka permasalahan ini akan segera selesai dan tidak berlarut-larut.

” Kita akan menampung aspirasi kawan KRPK dan salah satu tindak lanjutnya nanti dipertemukan dengan Walikota, kalau bisa DPRD jadi Nara sumber dan DPRD tetap komitmen kepada masyarakat, buktinya kami merealisasi perda-perda tahun 2020 termasuk penyesuaian baru dan terimakasih kepada rekan KRPK atas masukannya untuk kemajuan kota Blitar” Ungkap Totok

Bukti bukti yang dibawa ke Pengadilan Negeri Blitar Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kota blitar tahun 2019 pada lampiran 1 tentang rincian penerimaan hibah tahun 2019 belanja hibah kepada koni sebesar Rp. 7.400.000.000,00.

Berdasarkan informasi yang kami terima cabang olahraga seperti pencak silat telah dilakukan sejak tahun 2017 akan tetapi sampai dengan tahun 2020 masih ada dugaan dan anggaran yang dibutuhkan ke dalam cabang olahraga pencak silat, ini tentunya menyimpulkan Big Qiestion kepada kita semua, Apakah bisa di sebuah cabang olahraga yang telah di bubarkan bahkan tidak ada kegiatan sama sekali tetapi masih ada dana anggaran yang dikucurkan ke dalamnya?

Berdasarkan data surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan PSSI Kota Blitar tahun 2019 telah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi baik dugaan manipulasi data, mark up, harga plataran olahraga pemalsuan tanda tangan bahkan merk up harga pada makanan, minuman dan beberapa pengadaan lainnya.

Hasil investigasi yang kita lakukan semua cabang olahraga Koni di Kota Blitar kita menduga besarnya dugaan kerugian negara hampir sekitar 1 miliar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *