PANOTO : PEMASANGAN PAPAN NAMA PROYEK HARUS ADA SESUAI PROSEDUR PELAKSANAAN PROYEK

Uncategorized

Blitar, MHI- Panoto Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menanggapi pertanyaan dari Tim Monitor Hukum Indonesia terkait RehabilitasiJaringan Irigasi Kedung Cabak di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar senilai 1,6 milyar.

Menurut Panoto pengertian sumber dana yang ada di APBD di Kabupaten Blitar itu ada beberapa dari DAU, DAK , Bantuan Provinsi juga ada. Sumber dana APBD yang ada di Kabupaten Blitar ada beberapa pos termasuk pendapatan asli daerah . Penggunaan sumber dana yang sudah masuk dalam APBD maka untuk proses kegiatannya  menjadi tanggung jawab daerah Pemerintah Daerah  karena pelaksanaannya pasti melalui Pemerintah Daerah . Semua kegiatan yang masuk didalam APBD Kabupaten Blitar mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua adalah wewenang Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait subtansi proyek RehabilitasiJaringan Irigasi Kedung Cabak di Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar bersumber dari DAK  sudah ada di APBD  dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar  sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ada di Pemerintah Daerah dan Dinas PUPR Kabupaten Blitar yang memiliki kewenangan langsung karena nilainya tinggi makanya diadakan pelelangan yang dilelangkan oleh BPBJ.  

Panoto menambahkan Sumber dana proyek di Kelurahan Tangkil karena dananya cukup besar maka pihak Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memungkinkan untuk melakukan sidak,  memang pentingnya pelaksanaan kegiatan khususnya proyek supaya dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur yang benar. Contoh dalam rangka sebelum pelaksanaan kegiatan maka harus dipasang papan nama proyek yang didalamnya sudah tertera nama proyek, besar dana proyek dan sumber dana proyek ,waktu pelaksana dan nama pihak pelaksanaan .Pentingnya pemasangan papan nama proyek menjadi tolok ukur komitmen keterbukaan kegiatan tersebut. Setiap pekerjaan yang menggunakan uang negara khususnya yang ada di APBD harus memasang papan nama proyek apabila tidak maka itu namanya pelanggaran. Pemasangan papan nama proyek paling tidak sudah terpasang diawal pembangunan. Kebijakan ini berlaku juga untuk proyek pekerjaan kecil seperti pembangunan irigasi, drainase dan talud.

Diakhir wawancara Panoto memaparkan Jika terjadi pelanggaran pada proyek di Kelurahan Tangkil maka pihak Komisi III DPRD Kabupaten Blitar sebagai pengawas non teknis akan melakukan kominikasi dengan Dinas PUPR sebagai penyelenggara kegiatan. Tenaga ahli juga disediakan mampu mengawasi proyek tersebut. Jika Komitmen dan konsistensi dipegang teguh dalam pelaksanaan proyek maka tidak akan ada permasalah dilapangan. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *