Sejumlah Toko Jejaring Melanggar Izin Resmi Dilaporkan

Uncategorized

Semarang, MHI- Sejumlah Toko Minimarket di Kabupaten Semarang ada dugaan banyak melanggar perizinan,mulai pelanggaran jarak pasar 500m di dasari perda masing masing daerah, dari pasar tradisional sudah lama tidak ada tindakan dari SKPD ( satuan Kerja Pemerintah Daerah ) dalam hal ini pemberi rekomendasi yaitu Dinas Perdagangan serta Dinas Perizinan Satu Pintu ( DPMPTSP ) sebagai pemberi izin IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ),yang harus di kaji adalah bentuk produk peraturan daerah yang harus di taati,Banyaknya toko jejaring yang melanggar perda jarak pasar banyak di jumpai hanya menutup nama plang di tepi jalan dan masa izin habis,tanpa ada tindakan dinas terkait,di jumpai Indomart yang banyak melanggar jarak pasar dan menutup plang saja seolah olah toko rakyat,bahwa di dalamnya toko Jejaring yang masa izinnya habis tidak ada tindakan Dinas terkait.

Wartono ST,Tim Investigasi Komisioner PKP Jateng & DIY mengirim Surat Kepada Dinas terkait,Bupati,serta DPRD Kabupaten Semarang

Investigasi Komisi Pencegahan Korupsi dan Pungutan Liar Jateng & DIY di beberapa tempat Kabupaten semarang mengunakan nama judul Kecamatan,seperti Bandungan Mart,Bergas Mart,Pojok Mart,yang tak lain menghindari izin Minimarket atau Swalayan,Izin IMB Toko Minimarket non Jejaring system yang di pergunakan adalah Toko jejaring dalam ini Alfamart,ketika masyarakat bertanya kepada Tim Investigasi kami tidak bisa menjelaskan apakah pajak toko sesuai judul atau perusahaannya di dalam yang bekerja ini yang sangat membinggungkan,saya amati Jawa Tengah hanya Kabupaten Semarang model begini,Contoh provinsi DIY sejumlah toko Jejaring melanggar Perda Di Segel Satpol PP,Provinsi Jatim juga sama,semua kebijakan Kepala Daerah berpedoman pada Perturan Daerah,ujar Suyana di sela sela Kunjungan Kerja di Purwodadi dalam Rangka Bantuan Penerangan Lampu Jalan Gratis.

Tim Investigasi Komisioner PKP ( Watono.ST)akhirnya mengirimkan surat aduan kepada Bupati Semarang,Ketua DPRD,Ketua Komisi C DPRD,Dinas Perdagangan,Dinas PUPR,DPMPTSP,serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang yang di tanda tangani oleh ketua Komisi PKP Jateng & DIY,H.Suyana Hadi.isi surat tentang penegakan Perbup No.72 Tentang Pembatasan Toko Modern,Perbup No.113 Tahun 2011 Tentang,Pedoman Penataan Pasar Tradisional ,pusat pembelanjaan dan toko modern/minimarket harus di jalan nasional,temuan tim investigasi menjadi tolak ukur melaporkan Bupati sebagai kepala daerah dan berharap masyarakat dan toko kelontong di sekitar berdirinya Toko Minimarket sudah tidak resah,banyak desakan masyarakat agar minimarket di tutup saja,saksi masyarakat mengutarakan kekesalannya,dengan dibuka Toko minimarket usaha tokonya harus gulung tikar alias tutup.

Ketua Komisioner PKP Jateng & DIY,H.Suyana Hadi ketika di konfirmasi awak media menjelaskan,”banyaknya toko minimarket baru yang melanggar izin,justru kita langsung memonitoring dan melaporkan bupati,sebagai bentuk kerja kita mengawal pemerintahan yang bersih tanpa intervensi,kalau mau invetasi ya sesuai prosedur,jangan pejabat daerah jadi bemper pengusaha,masyarakat kecil juga di perhatikan,untuk itu kami layangkan surat ke dewan supaya ada tindakan wakil rakyat terhadap pelaku usaha, tutup suyana.(Libang/Dihum MHI Jateng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *