Melanggar Perda,Sejumlah Minimarket Jejaring terjadi Pembiaran

Uncategorized

Semarang, MHI– Maraknya toko jejaring di Kabupaten Semarang dengan tidak ada batasan batasan zonasi setiap Kecamatan membuat pengusaha berebut lahan lahan strategis yang diduga melanggar peraturan daerah maupun peraturan bupati,Investigasi oleh Lembaga Pencengahan Korupsi & Pungli Jateng & DIY di Kecamatan Tuntang,tepatnya di desa Candirejo telah di bangun toko Minimarket/Swalayan “Candi Mart” yang dugaan melanggar Perda jarak pasar,yaitu dengan pasar Candirejo ,rekomendasi Dinas Perdagangan setempat tetap di keluarkan.

Ketua Umum Lembaga Pencegahan Korupsi dan Pungli Jawa Tengah dan DIY investigasi di sejumlah toko Minimarket di Kabupaten Semarang

Jawa Tengah sendiri untuk aturan berdirinya minimarket harus berjarak 500 m dari pasar tradisional,ini yang harus di kaji,Sedangkan Kabupaten Semarang ada Perbup yang mengatur toko Minimarket harus di Jalan Nasional,jelas ini ( Candi Mart) melanggar,di Kecamatan Tuntang sendiri sudah di tutup 2 toko minimarket,yaitu Indomaret di sebalah jembatan Tuntang kena jarak pasar dengan pasar tuntang dan depan Wisata Saloka,pembangunan di Candirejo aturan zonasi tidak bisa,tetap di paksakan,di jalan Provinsi bisa keluar IMB toko Minimarket.

Ketua Umum PKP Jateng & DIY melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat toko jejaring yang berbasis franchaise tersebut,hampir di beberapa kecamatan semua toko jejaring yang melanggar Perda tidak di tutup oleh SKPD terkait di Kabupaten Semarang,sebagai pelaksana perda,minimarket yang melanggar hanya menutup nama plang depan ,didalam toko masih sistem toko jejaring ,beberapa toko kelontong banyak yang tutup gulung tikar,masyarakat menjadi resah akan adanya toko jejaring yang begitu mudah berdiri ,banyak yang melanggar tidak di tutup,justru yang baru berdiri jelas ada pelanggaran di izinkan,rekomendasi Dinas Perdagangan dugaan tidak melalui analisa dampak lingkungan serta zonasi sesuai aturan aturan tata ruang,ujar Suyana.

Kami sebagai lembaga akan menghadap Bupati Semarang sebagai kepala daerah,agar penertiban izin bisa di tegakkkan,temuan lain berdirinya Alfamart di depan PN Ungaran juga belum mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan,berbekal Izin Mendirikan Bangunan sudah beroperasi dan beraktifitas dan saya minta Satpol PP bisa menutup toko sebelum izinnya keluar.(Litbang/DivHum MHI Jateng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *