Kelalaian Perusahaan Untuk Memenuhi Hak Karyawan, PT.Satya Surya Perkasa ME TJB 5 & 6 Jepara

Uncategorized

JEPARA, MHI- Perusahaan yang bergerak di bidang Enginering, Procurement dan Contruction( SSP ) telah melanggar Undang Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan,berbunyi “Upah adalah hak pekerja/buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan atau peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan di lakukan, dalam hal ini pembayaran gaji sebanyak kurang lebih 60 karyawan PT. SSP Jepara harus menerima akar pahitnya.

Perusahaan yang bermitra demgan PLTU jepara telah menciderai dan melanggar UU Ketagakerjaan dengan tidak membayar gaji karyawan selama 2 bulan, baik karyawan yang di rumahkan maupun yang masih bekerja. Perwakilan beberapa pekerja telah melaporkan kepada dinas terkait di kabupaten jepara,tapi perusahaan tidak memberikan solusi pembayaran gaji. Beberapa karyawan yang mengadu ke dinas terkait harus di keluarkan atau end kontrak,Kewajiban memberikan upah pekerja tidak di laksanakan oleh PT.SSP terhadap karyawannya dimana pemerintah daerah harus menerima semua bentuk aduan pelayanan publik dari masyarakat .

Dengan adanya hal ini pemerintah pusat bisa memberikan sanksi adminitrasi terhadap perusahaan yang telah lalai dalam pemberian gaji karyawan,sesuai peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan. Nomer 20 tahun 2016 dan Sanksi Adminitratif pengupahan Peraturan Pemerintah Nomer 78 tahun 2015,mantan karyawan berinisial H,W dan T telah memberikan jawaban klarifikasi terhadap PT.SSP, bahwa benar sekitar 60 karyawan belum terbayarkan gajinya dan telah berbagai upaya melakukan laporan kepada Dinas terkait tapi tidak ada tanggapan,ujar mantan karyawan SSP tersebut. Gaji kisaran 5-7 juta setiap bulan tidak bisa diterima lagi selama 2 bulan terahir ini, dari beberapa karyawan yang terkena PHK atau kontrak selesai juga tidak bisa mencairkan BPJS kesehatan.(Edwin DEi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *